Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, maka terjadi perubahan nama administratif yang semula Balai Besar Tekstil kini menjadi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, atau disingkat BBSPJI Tekstil. Untuk mencegah disinformasi dan penyalahgunaan di masa peralihan ini kami informasikan beberapa hal
Industri nasional tengah menghadapi tantangan global, yang di antaranyabersumber dari dampak perang Rusia dan Ukraina. Akibatnya terdapat dua persoalan utama, yakni krisis pangan dan krisis energi.
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor yang beperan penting dalam menopang perekonomian nasional, dengan potensinya antara lain menyerap tenaga kerja sebanyak 3,6 juta orang dan berkontribusi sebesar 6,38 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.Oleh karenanya, industri TPT termasuk sektor yang mendapat prioritas pengembangan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0.
Ekosistem industri tekstil yang utuh perlu dibangun dalam rangka menjawab tantangan global di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Salah satunya adalah pengembangan pusat pelayanan terpadu yang memberikan informasi dan layanan jasa bagi industri. Pada peringatan 100 tahun industri tekstil Indonesia yang dilaksanakan di Bandung beberapa waktu lalu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membangun ekosistem tekstil dalam rangka memperkuat industri TPT dengan melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya.
Menyambut peringatan 100 tahun industri tekstil nasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dengan tema “Perjalanan 100 Tahun Industri Tekstil di Indonesia”. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja dan peran industri tekstil bagi perekonomian serta kebijakan yang ditempuh Kemenperin untuk menjaga daya saing dan produktivitasnya kepada humas pemerintah.
